Kandidat Nama Pj Gubernur Jateng Belum Sampai Meja Jokowi
SEMARANG, Lingkarjateng.id – Presiden Joko Widodo mengungkap kandidat nama Penjabat Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo yang akan mengakhiri masa jabatan 5 September 2023 hingga kini belum ia terima.
Namun dirinya mengatakan bahwa nama Pj Gubernur Jateng akan diputuskan paling lambat pekan ini setelah adanya laporan yang masuk.
“Belum, belum masuk ke meja saya. Ya paling lambat minggu ini mungkin kalau sudah masuk ke meja saya, kita putuskan,” kata Presiden usai melakukan peninjauan di SMKN Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023.
Presiden mengatakan penentuan Pj Gubernur Jateng pengganti Ganjar akan dilakukan melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA). Dia menekankan sampai saat ini dirinya belum mengetahui siapa nama pengganti Ganjar.
“Tapi kalau ditanya siapa, belum tahu,” ujar Presiden.
Untuk diketahui terdapat sebanyak 272 daerah yang masa jabatan kepala/wakil kepala daerahnya berakhir pada 2022 dan 2023. Beberapa diantaranya akan habis masa jabatan September 2023, termasuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Untuk mengisi posisi mereka, ditunjuk penjabat kepala daerah sebelum dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada 2024.
Presiden Joko Widodo sendiri pada awal Agustus lalu telah menekankan bahwa proses pemilihan penjabat gubernur berbagai daerah di Indonesia akan berlangsung transparan.
“Apanya yang nggak akuntabel? Apanya yang nggak transparan? ‘Wong’ masukannya dari bawah semua, kan dari daerah,” kata Presiden Joko Widodo di di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah telah menyepakati tiga nama kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jateng pengganti Ganjar Pranowo.
Ketiga nama kandidat tersebut bahkan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tiga kandidat nama yang diusulkan sebagai Pj Gubernur Jateng yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dan Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana. (Lingkar Network | Anta – Lingkarjateng.id)
