SEMARANG, Lingkarjateng.id – Jawa Tengah (Jateng) kembali masuk sebagai kandidat provinsi paling informatif tahun 2022. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Jawa Tengah dalam tahap Uji Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) pada Selasa, 1 November 2022.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menghadiri acara tahap uji publik itu, memaparkan terkait keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan di Jawa Tengah.
“Sebenarnya Jateng tidak terlalu sempurna terkait keterbukaan informasi publik ini. Tapi, kita berusaha agar masyarakat dapat mengakses keterbukaan informasi publik dengan seluas-luasnya. Tapi dengan catatan, terbuka bukan berarti telanjang ya,” ujar Ganjar.
Ganjar menambahkan, dulu masyarakat Jateng sangat sulit mengakses informasi publik. Mereka yang ingin mengadu soal layanan buruk atau keluhan apapun, tidak pernah direspons, termasuk mereka yang ingin mengakses informasi publik.
“Paling banter warga diminta datang ke kantor yang melayani Satpol PP dan kumisnya tebal. Ya mereka takut,” imbuhnya.
Dari situlah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berupaya melakukan reformasi birokrasi. Pihaknya membuat sejumlah terobosan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik di Jateng dari website, aplikasi, telepon, SMS, WA dan lainnya.
“Masyarakat mau mendapatkan informasi kerja, kita buat e-Makaryo. Kalau ada yang ingin mengakses sistem keuangan, bagaimana belanjanya dan lainnya kita buat Government Resources Management System (GRMS). Ada yang mau tahu usulan-usulan Musrenbang, kita buat e-Rembugan. Sebenarnya itulah cara kami untuk mencoba terbuka, meskipun tidak telanjang,” jelasnya.
Selain website dan aplikasi, Ganjar juga mengoptimalkan media sosial (medsos) sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik. Ia mewajibkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng memiliki akun medsos dan harus centang biru. Dengan akun medsos itulah, disampaikan rencana dan program kerja OPD di Jateng sebagai bentuk keterbukaan pada publik.
“Tidak hanya soal informasi, namun akun medsos ini juga bisa menjadi tempat aduan masyarakat yang paling efektif. Risikonya ya hanya di-bully, tapi banyak lho yang bisa kita selesaikan melalui medsos ini,” jelasnya.
Ganjar mengatakan, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya menggunakan website atau aplikasi. Sebab di luar sana, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal itu.
“Tapi kalau medsos, hampir semua orang familiar dan bisa menggunakan. Banyak masyarakat yang punya akun medsos dan mereka bisa langsung memberikan feedback pada kita. Itu menurut saya. Makanya kita dorong, kalau hanya website saja buat apa. Mau terbuka ya harus pakai medsos,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara uji publik digelar Komisi Informasi pada lembaga, badan, pemerintah daerah yang lolos tahap self assessment questionnaire (SAQ) dengan nilai 100 poin. Selain Jateng, sejumlah daerah juga hadir dalam acara itu.
Sebagai informasi, Jawa Tengah sendiri sudah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi paling informatif. Setidaknya, Jateng menjadi provinsi paling informatif empat kali berturut-turut sejak 2018. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)